Festival Peduli Sampah Nasional 2022 – Harmony Alam Indonesia

HAI ikut serta dalam Pembukaan Festival Peduli Sampah Nasional hari ini 14 Juni 2022. Acara dibuka langsung oleh Dirjen PSLB3 Ibu Vivien dan menyampaikan Visi dan Misi Program Indonesia Bersih 2025 berbasis Sirkular Ekonomi, beliau menegaskan Indonesia harus sadar dan bisa mengolah sampah secara mandiri dan menjadikan sampah sebagai ekonomi sirkular yaitu sebuah alternatif untuk ekonomi linier tradisional (buat, gunakan, buang) di mana menjaga agar sumber daya dapat dipakai selama mungkin dengan menggali nilai maksimum dari penggunaan, kemudian memulihkan dan meregenerasi produk dan bahan pada setiap akhir umur layanan.

HAI sangaat siap mendukung Program Indonesia Bersih 2025 berbasis Sirkular Ekonomi. HAI telah memulai beberapa kegiatan pendampingan untuk masyarakat pesisir di Indonesia bagian Timur seperti di Maluku dan Kota Ambon. Kegiatan tersebut berkaitan dengan adaptasi perubahan iklim dan rehabilitasi terumbu karang dan mangrove, program bersih pantai yang akan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam program Kampung Iklim yang salah satu kegiatannya adalah memberdayakan pemuda pemudi untuk peduli sampah yang ada di laut, pesisir dan daratan.

Mengapa HAI berfokus pada provinsi Maluku? pertama, Maluku adalah wilayah yang terdiri dari kepulauan-kepulauan kecil diantaranya Ambon, Seram, Buru, Tual, Aru, Tanimbar dan Kepulauan Maluku Barat Daya. Luas wilayah Provinsi Maluku 712.479 Km2 terdiri dari daratan 54.185 Km2 (7,6%) dan lautan 658.294 Km2 (92,4%), memiliki gugusan pulau sebanyak 395 buah. Dengan kondisi ini Maluku memiliki kerentanan yang cukup tinggi, salah satu contoh wilayah kabupaten yang menjadi dampingan HAI adalah Negeri-Negeri di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah yang secara Geografis daratan yang terpisah dengan kota kabupaten, Kecamatan Leihitu berada lebih dekat dengan Kota Ambon sedangkan ibu Kota Kabupaten dipisahkan oleh Laut Banda yaitu berada Kepulauan Seram. Sehingga, yang terjadi wilayah ini sering tertinggal dan tidak tersentuh program pemerintah kabupaten seperti ketiadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di kecamatan atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di setiap Negeri/Desa.

Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku

Kondisi kedua yang membuat rentan wilayah ini adalah Pola Arus Laut Dunia yang melewati Indonesia dimana ini sangat memungkinkan menjadi salah satu sumber sampah dari negara lain. Sehingga tidak heran jika dibawah perairan laut banda akan kita temui banyak sampah bawah laut dan di pesisir yang akan mengotori daratan Provinsi Maluku.

Pola Arus Laut yang Melewati Indonesia | Sumber: Kemenko Maritim

Kondisi ketiga adalah kebiasaan masyarakat pesisir maupun perkotaan yang masih kurang kesadaran terhadap sampah, khususnya adalah kebiasaan membuang sampah dilaut, karena kebiasaan masyarakat Maluku secara umum membangun rumah membelakangi laut, sehingga secara tidak sadar yang terbentuk di mindset masyarakat laut adalah tempat membuang sampah. Sebagai usaha pemerintah melalui dinas PUPR Provinsi dan Kabupaten untuk menanggulangi kebiasaan yang dapat merusak lingkungan ini dengan mencanangkan proyek pembangunan Fasad pada tahun 2021 yaitu proyek yang didanai oleh World Bank untuk membangun Ruang Terbuka Publik (RTP) agar membentuk mindset masyarakat agar menjadikan pantai sebagai halaman depan rumah bukan belakang rumah.

RTP yan telah dibangun Pemerintah Kota Ambon, Provinsi Maluku

HAI sedang melakukan gerakan bersama dengan masyarakat untuk menuntaskan masalah sampah dengan membentuk kelompok pemuda pemudi peduli lingkungan di beberapa Negeri kecamatan Leihitu sebagai pilot projek, dengan program bersih sampah laut dan pelatihan pengolahan sampah rumah tangga. Kegiatan yang akan dilakukan adalah sosialisasi memilah sampah dan pelatihan pengolahan sampah, serta pengadaan infrastruktur pengolahan. Karena kami yakin tidak ada sampah yang terbuang percuma, semua sampah dapat didaur ulang dan bernilai ekonomis. Dan tentunya program ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pusat serta swasta agar dapat berjalan dengan harapan.

Namun permasalah yang terjadi sebenarnya adalah agar rantai pengelolaan sampah dari rumah, pengumpul, sampai ke pemilah dan pengolah tentu perlu sikulasi yang baik khususnya secara ekonomis agar kesinambungan dan keberlanjutan terjadi. Artinya nilai ekonomi harus dirasakan juga oleh masyarakat pemilik sampah rumahan atau pribadi jika ingin mengajak masyarakat berpartisipasi dan terbangun kesadaran mengumpulkan, memilih dan memilah sampah. Sebagai contohnya dengan mengumpulkan, memilih dan memilah sampah dan diserahkan ke bank sampah, masyarakat akan menerima ganti berupa uang elektronik yang bisa untuk membeli berbagai kebutuhan rumah tangga seperti bahan makanan, sembako, membayar BPJS, atau pulsa token listrik dengan harapan mungkin ini akan lebih menarik. Ip